Hukum USIR

Satu keluarga di usir dari kampungnya karena ulah anaknya. Berita ini terjadi di Dusun Hutaginjang, Desa Habinsaran Simorangkir, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang dilansir oleh beberapa media cetak, termasuk media televisi.

Pengusiran satu keluarga keluar dari kampungnya adalah wujud nyata dari keampuhan Hukum Adat masih diberlakukan di daerah tertentu yang masih memegang ketat tatanan kemasyarakatan adat. Keputusan para raja-raja adat dan tetua kampung tentusaja atas pertimbangan yang berat untuk dilakukan yang kemudian bermuara kepada pengambilan keputusan akhir oleh seluruh warga desa yang membuat persetujuan melalui pencantuman tandatangan setuju atas hukuman yang dijatuhkan.

Ada dualisme pandangan terhadap dijatuhinya hukuman ‘USIR’ dari kampung. Tentu ada pandangan masyarakat di luar kampung itu yang mengatakan bahwa hukuman itu tidak manusiawi oleh karena seorang yang melakukan tetapi seluruh keluarga yang mendapat akibatnya.

Melihat kilas balik sejarah keluarga ini bahwa ada tetua kampung yang mengupayakan keluarga ini untuk tinggal di kampung tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangkapun bukan hanya sekali ini saja, melainkan sudah berulangkali yang pada akhirnya menelan korban mati di tempat terakhir dia melakukan perbuatannya. Keresahan masyarakat dusun itu akhirnya dituangkan kesepakatan bersama untuk mengusir keluarga tersangka.

Hukum moderen yang berlaku di negara ini pada dasarnya memang menjadi kebutuhan orang perorang secara individu dan memang sangat cocok untuk komunitas masyarakat yang heterogen yang satu sama lainnya sudah tidak terikat secara kultur homogennya, melainkan kultur sudah diluar hukum yang berlaku. Sementara untuk hukum yang lebih mengena pada komunitas homogen semisal dalam sebuah perkampungan marga, Hukum Adat sangat efektif untuk mengatur tatanan masyarakatnya yang memang bertujuan mendapatkan ketenangan hidup yang damai secara komunitas, bukan individual.

Oleh karena itu, apabila memang terjadi kasus-kasus yang cenderung akan mengganggu tatanan komunitas homogen di sebuah perkampungan marga khususnya di Tanah Batak maka pemberlakuan Hukum Adat yang demokratis seperti ini pantas untuk dilestarikan dan berlaku pada masyarakatnya. Hukum moderen yang diberlakukan oleh pemerintah dapat menjadi penyaring keputusan yang diambil oleh komunitas adat agar tidak menyimpang dari HAM dan parameter hukum yang berlaku.

Mulak tu bona>>>

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: